Langgar Netralitas ASN, Mantan Camat Ternate Tengah Diperiksa, Dua Pejabat Menyusul

Samin Marsaoly. (Foto: Ikh/malutpost.id)

Ternate, malutpost.id — Sejumlah mantan pejabat di Pemerintahan Kota Ternate, Maluku Utara yang bermain politik saat Pilwako Ternate 2020 mulai diperiksa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Selasa (23/11/2021) kemarin, mantan Camat Ternate Tengah Abd Haris menjalani pemeriksaan di BKPSDM Kota Ternate atas pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara atau ASN.

Kepala BKPSDM Kota Ternate, Samin Marsaoly menjelaskan, pemeriksaan Abd Haris yang sebelumnya menduduki jabatan eselon III berdasarkan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Dalam surat KASN menyebutkan, Abd Haris melanggar disiplin pegawai dan pernah diperiksa oleh Bawaslu Kota Ternate.

“Kemudian KASN mengeluarkan rekomendasi hukuman disiplin berupa sanksi moral,”jelas Samin.

Sanksi moral yang maksud, lanjut Samin, oknum tersebut akan membuat pernyataan terbuka bahwa benar dirinya telah melanggar kode etik ASN sesuai ketentuan yang berlaku.

“Membuat pernyataan tak mengulangi lagi perbuatan saat pemilu dan diunggah ke website resmi KASN, kemudian tebusan ke Bawaslu Ternate. Karena lokus kejadian di Ternate,” papar mantan Gubernur Praja IPDN tersebut.

Selain mantan camat, BKPSDM dalam waktu dekat juga memanggil dua pejabat aktif di Kota Ternate karena terbukti terlibat politik saat Pilwako 2020 lalu. Mereka adalah Staf Ahli Wali Kota Ternate Hadija Tukuboya dan Kadis Perkim Nusyadin Rahman untuk dimintai keterangan melalui berita acara pemeriksaan (BAP).

“Kedua PPT ini pekan depan di atas 29 November kami jadwalkan untuk periksa,”tegas Samin.

Ia bilang, molornya pemeriksaa dua pejabat tinggi ini lantaran masih menunggu koordinasi dengan KASN.

“Paling lambat awal Desember baru periksa, jika koordinasi kami dengan KASN bisa terhubung diakhir bulan ini nanti,”papar

Samin bilang, kedepan netralitas dan profesional ASN tetap terjaga. Netralitas ASN menjadi panglima dalam menjalankan birokrasi di Pemkot Ternate.

“Kami tetap komitmen, dan tetap menjaga pegawai dari campur tangan politik, bahkan sampai terlibat langsung dalam urusan-urusan politik,” pungkas Samin.

Sedangkan Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman saat dikonfirmasi mengaku tetap menindaklanjuti rekomendasi KASN atas kedua pejabat tersebut. “Tetap ditindaklanjuti,”singkat Tauhid.

Sebelumnya dalam rekomendasi KASN terkait hasil uji kompetensi PPT Pratama Pemkot Ternate tertanggal 17 September 2021 lalu, tercatat ada dua nama pejabat yang disebut terlibat pelanggaran netralitas ASN. (ikh)

 

 

Laporan: Ikram Salim

Kolom Komentar
CATEGORIES
×

Powered by WhatsApp Chat

×
%d bloggers like this:
Enable Notifications    OK No thanks