dr. Arif: H Robert Orang Baik, Ini Hanya Sala Paham

RSUD Chasan Boesoeire

Ternate,malutpost.id – Dokter Arif Santosa meluruskan persoalan yang terjadi antara dirinya dengan  Tim Haji Robert Peduli di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoirie (Chb) pada Rabu (17/11) pekan lalu.

Melalui rilis yang disampaikan ke //Malut Post//, Sabtu (20/11), Dokter Spesialis Bedah (Konsultan) Onkologi yang bertugas di RSUD Chb ini mengatakan,  persoalan tersebut bermula saat adanya kiriman pasien dari PT. NHM yang dia terima sebagai dokter konsultan di Unit Gawat Darurat (UGD) RSUD Chb pada Senin (15/11) pekan lalu. Pasien tersebut sudah diperiksa dan dilakukan pemeriksaan penunjang seperti laboratorium, foto rontgen dan lain-lain.

Sambil menunggu hasil pemeriksaan lainnya. Pasien tersebut dirawat dan rencana diberikan transfusi untuk memperbaiki kondisinya. Kemudian, setelah hasil pemeriksaan penunjang keluar dan dia dapat menegakkan diagnosis penyakitnya. Dia menjelaskan kepada keluarga pasien, tentang kondisi pasien saat itu dan rencana tindakan medis yang akan dilakukan. “Tindakan yang akan saya lakukan adalah operasi amputasi yang bersifat urgen. Dengan pertimbangan penundaan yang lebih lama lagi akan makin memperburuk kondisi pasien,” terangnya.

Menurutnya, bidang spesialisasinya, jenis penyakit dan tindakan operasi pada penyakit tersebut, bukan sesuatu yang khusus atau luar biasa dan istimewa. Tindakan tersebut merupakan hal yang biasa dan sehari-hari dilakukan oleh semua dokter spesialis bedah onkologi (kanker) pada semua tingkatan rumah sakit di seluruh Indonesia. Dengan demikian pasien tersebut bisa ditangani di RSUD Cbh Ternate. “Setelah penjelasan (informed consent) dilakukan, keluarga belum mengambil keputusan dan mengatakan masih akan berunding,” ujarnya.

Namun keesokan harinya pada saat visite, dari pihak PT NHM, di depan pasien meminta agar pasien dirujuk ke Rumah Sakit (RS) Dharmais. Tapi ketika dia menjelaskan pasien tersebut tidak perlu dirujuk karena tindakan itu merupakan tindakan biasa dan umum dikerjakan dokter bedah onkologi. Dia juga  dijelaskan tentang kesulitan-kesulitan lainnya yang sifatnya teknis yang akan dihadapi pasien. Selain itu, kondisi pasien akan makin buruk karena //delay// berkepanjangan. Bahkan dapat berakibat fatal bagi pasien, karena penyebaran penyakitnya. Apalagi, tindakan yang dilakukan RS Dharmais sama seperti tindakan yang diambil di RSUD Cbh. “Intinya keputusan merujuk pasien pada kondisi saat itu bukan keputusan yang bijak dan tepat serta sangat keliru menurut pertimbangan medis,” ungkapnya.

dr.Arif mengaku, sangat tahu betul RS Dhamais. Sebab sebagian besar pendidikannya di sana. RS Dharmais seperti “rumah” baginya. Komunikasi dia dengan kolega dan guru-gurunya di sana masih intens dilakukan. “Saya tahu RS Dharmais adalah rumah sakit rujukan nasional untuk kasus bedah onkologi. Saya tahu nasib-nasib pasien rujukan, lamanya menunggu antrean karena banyaknya pasien rujukan dari berbagai daerah di Indonesia dan hal-hal teknis lainnya,” akunya.

Lebih lanjut, kata dia, Ketika dirinya menjelaskan tentang semua itu dan risiko rujukan. Terjadilah perdebatan yang seolah-oleh, masalah ini selesai dengan adanya biaya pengobatan. Padahal dia melihat pasien dari sisi medis. Dengan pertimbangan keilmuan dan profesionalisme spesialisasi bedah onkologi. “Mungkin saya akan ditertawakan apabila merujuk pasien dengan kasus yang seharusnya tidak perlu dirujuk. Yang seharusnya mendapatkan penanganan segera. Dan yang seharusnya bisa ditangani oleh semua dokter spesialis bedah onkologi di semua tingkatan RS di seluruh Indonesia. Kredibilitas saya dipertaruhkan dan kompetensi saya akan dipertanyakan guru-guru saya. Sebab nama dan Kredibilitas Dokter di RSUD Cbh menjadi pertaruhan.  Kondisi seperti ini jika berulang-ulang akan menjadi preseden buruk bagi pelayanan bedah kanker di Provinsi Maluku Utara (Malut). Sehingga Kepercayaan masyarakat terhadap dokternya pun menjadi jelek,” terangnya.

Setelah memberikan penjelasan, pihak PT. NHM bersikeras dan menyatakan bisa membawa serta mampu membiayai pasien ke manapun. Sehingga perdebatan berlanjut dan meruncing sampai persoalan ini, dia istilahkan sebagai political kesehatan (bukan politik praktis). Dia sebutkan kondisi sebagai political kesehatan karena tercipta (sengaja atau tanpa sengaja dan tanpa disadari) suatu kondisi yang seolah menguntungkan pada pihak tertentu, tetapi sebenarnya sangat merugikan. Bahkan, merugikan semua pihak termasuk para penyandang dana sekalipun, yakni PT. NHM. Apabila begitu mudahnya merujuk kasus-kasus yang seharusnya tidak perlu dirujuk. Maka pihak RSUD Chb dan dokter lah yang paling  dirugikan karena kredibilitasnya jelek dan pasti suatu saat dipertanyakan tentang kemampuan menangani pasien-pasien kanker. “Masyarakat makin kurang percaya kemampuan dokter dan RS di daerah. Kasus rujukan akan meningkat, pembiayaan kesehatan meningkat, sangat tidak efisien dan tidak bermutu,” ucapnya.

Di satu sisi, ujarnya, masalah pasien seolah cepat terselesaikan padahal hanya fenomena semu belaka. Karena sebaliknya justru morbiditas dan mortalitas pasien meningkat, sebab melakukan rujukan yang tidak tepat. Dengan cara-cara rujukan seperti ini, penyandang dana, baik pemerintah lewat BPJS maupun swasta suatu saat pasti akan kewalahan dan tidak akan mampu membiayai besarnya biaya kesehatan. “Inilah kewajiban moral profesi dokter yang diamanatkan dalam UU Praktik Kedokteran. Agar berperan dalam sistem rujukan nasional, mengendalikan mutu dan biaya kesehatan. Karena alam rentang kendali mutu dan biaya tersebut, sangat penting memilah kasus, yaitu mana kasus yang harus dirujuk dan yang tidak perlu dirujuk. Ke mana rujukan dituju, siapa yang dituju, kapan waktu merujuk dan apa yang harus disiapkan dalam rujukan tersebut,” jabarnya.

Lebih lanjut, dia menuturkan, maksud mereka meminta rujukan adalah mulia demi kepentingan kemanusiaan. Dia pun melakukan demi kebaikan dan kepentingan pasien. Tapi, sebagai kewajiban seorang dokter, dia harus tetap mengedapankan profesionalisme. Yakni melakukan good clinical practice dan menjamin rujukan yang efektif dan efisien dengan kendali mutu dan biaya. “Tujuan kami sama, tetapi sayangnya cara pendekatan kami yang berbeda menyebabkan berselisih paham. Perlu saya tegaskan, bahwa saya sama sekali tidak punya masalah dengan PT NHM apalagi

dengan Bapak Haji Robert. Saya tahu beliau orang baik, banyak membantu masyarakat Maluku Utara. Dan banyak pasien yang sudah ditolong beliau dan tentu masih banyak lagi orang yang menunggu uluran tangan serta kedermawanan hati beliau,” tuturnya.

Sebagai dokter dan pelayan kesehatan, kata dia, tentu sangat dimudahkan dengan bantuan beliau kepada masyarakat. Sehingga masalah pasien yang tidak tertangani karena faktor biaya tidak lagi dijumpai. Semua orang tertolong dan dapat tertangani dengan baik. “Saya hanyalah Arif Santosa, seorang dokter bedah kanker di Provinsi ini. Saya datang mengabdi karena saya merasa berhutang budi pada daerah ini. Mungkin tak banyak orang yang bisa saya bantu dari keahlian saya. Serta mungkin juga tak banyak memberi manfaat bagi masyarakat Malut. Apalah artinya saya, tapi saya orang yang tahu diri dan tahu kapan saatnya pergi  jika tak lagi dikehendaki. Demikian klarifikasi saya, semoga menjadi jelas bagi masyarakat dan semua pihak,” tutupnya. (mg-01/rul)

 

Kolom Komentar
CATEGORIES
TAGS
×

Powered by WhatsApp Chat

×
%d bloggers like this:
Enable Notifications    OK No thanks