Perubahan Iklim: Mengapa COP26 Penting!

Tangkapan layar kegiatan Jurnalis Workshop yang digelar SIEJ, secara virtual, Minggu (10/10/2021).

Ternate, malutpost.id – The Society of Indonesian Environmental Journalists atau SIEJ mendorong media di Indonesia untuk memberikan perhatian lebih terhadap isu perubahan iklim secara lebih luas hingga lingkup internasional.

Utamanya, menjelang perhelatan Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim ke-26 (UNFCCC COP26) di Glasgow yang berdampak langsung terhadap langkah antisipasi dan mitigasi Indonesia dalam menghadapi krisis iklim.

Untuk itu, SIEJ menggelar diskusi Journalists Workshop dengan tema “COP26 101: Komitmen Kolaborasi Indonesia dalam Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim” secara virtual pada Sabtu (9/10/2021). “Saya berharap kegiatan ini bisa membantu jurnalis dalam memberikan informasi kepada peliputan berita yang terkait perubahan iklim terhadap daerahnya. Isu lingkungan adalah isu yang sangat penting bagi publik dan penting untuk disampaikan ke publik,” ujar Rochimawati, Ketua Umum The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) saat membuka diskusi.

Baca:  Pemerintah Siapkan Roadmap New Normal

“Kemudian kami berharap SIEJ dapat memberikan insight kepada masyarakat betapa pentingnya isu lingkungan. Kami berharap kegiatan hari ini bisa memperdalam dan menggali isu perubahan iklim. Kita mengawal komitmen Indonesia dalam COP26. Harapannya teman-teman jurnalis juga senantiasa ikut mengawal” ujar Ochi.

Ochi menambahkan, komitmen dan ambisi Indonesia serta dunia dalam menghadapi perubahan iklim ini harus terus dikawal. “Jurnalis harus bersinergi agar dapat melakukan peliputan yang lebih persuasif dan informatif mengenai kolaborasi dunia dalam menghadapi perubahan iklim. Peran media massa dalam memberitakan kejadian COP26 sangat mempengaruhi persepsi publik terhadap kejadian dan penanganan,” tambah Ochi.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Laksmi Dhewanthi mengatakan agenda COP26 adalah menyelesaikan paris rulebook. COP dibuat untuk mendorong komitmen seluruh negara menuju kondisi net-zero emission.

Kewajiban yang diwujudkan dalam Nationally Determined Contributions (NDCs) harus bisa dilacak dan dilaporkan agar bisa memenuhi unsur transparan. Dikatakan, sesuai dengan mandatori Paris Agreement yang telah diratifikasi Indonesia pada 2015, Indonesia berinisiatif menuju net-zero emission.

Baca:  Rentan Terkena Penyakit, Petugas Kebersihan di Kepulauan Sula Bertugas Tanpa APD

Indonesia mencanangkan target pengurangan emisi karbon sebesar 29 persen dengan upaya sendiri, dan hingga 41 persen jika ada dukungan internasional. Laksmi menambahkan perlu adanya transisi yang berkeadilan dalam mencapai komitmen tersebut.

“Negara berkembang dan negara maju memiliki kapasitas yang berbeda. Yang pasti kami tidak bisa melakukan ini sendiri. Kami perlu komitmen bersama dengan para jurnalis dan publik untuk bergerak bersama dalam mencapai net-zero emission ini.” kata Laksmi Dhewanthi.

Tangkapan layar materi yang disampaikan Dirjen PPI Laksmi dalam workhsop yang diselenggerakan oleh SIEJ.

Pada kesempatan yang sama, Vice-Chair, Working Group I IPCC Edvin Aldrian mengatakan, perubahan iklim terjadi di segala lapisan bumi dan kondisi ekstrim itu terjadi secara bersamaan. Adaptasi yang kita lakukan saat ini bisa menentukan skenario kita beberapa tahun kedepan.

Baca:  Airlangga-Habib Syech Gelar Indonesia Bershalawat Doakan Pandemi Berakhir

Edvin menambahkan IPCC merupakan badan PBB yang menangani ilmu perubahan iklim. Produk utama adalah laporan kajian perubahan iklim dalam tiga kelompok kerja: basis sains, kerentanan dan adaptasi dampak, dan Mitigasi. “Perubahan iklim sudah mempengaruhi setiap wilayah di bumi, dalam berbagai cara. Perubahan yang kita alami akan meningkat dengan pemanasan lebih lanjut,” ujar Edvin dalam pemaparannya.

Senior Reporter Kompas Ahmad Arif mengatakan bahwa di Indonesia, wacana terkait perubahan iklim itu dianggap sebagai isu tunggal (stand alone) karena tidak dikaitkan dengan isu lingkungan lainnya seperti banjir, kesehatan, atau pangan. Hal ini karena publik melihat isu perubahan iklim punya dimensi yang kompleks di hampir setiap persoalan hidup. Padahal kalau itu dilakukan, maka inklusivitas perubahan iklim akan lebih mudah dicerna oleh publik.

“Ini merupakan PR besar terkait isu perubahan iklim yang masih stand alone di media massa, dapat menjadi salah satu barrier penyebab rendahnya literasi masyarakat.” kata Ahmad Arif dalam pemaparannya. (ikh)

 

 

Laporan: Ikram Salim

Kolom Komentar
CATEGORIES
TAGS
×

Powered by WhatsApp Chat

×
%d bloggers like this:
Enable Notifications    OK No thanks