Proyek Jembatan Air Fuata Kepsul Diduga Dibatalkan Inspektorat

Ketua Komisi III DPRD Kepsul, Lasidi Leko. (foto: hamdi/malutpost.id)

Sanana, malutpost.id — Pekerjaan proyek Jembatan Air Fuata tahap II, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) diduga dibatalkan. Padahal paket pekerjaan tersebut telah dimenangkan oleh kontraktor melalui tender terbuka dengan kode tender 294475.

Atas dugaan pembatalan paket pekerjaan jembatan tersebut, PT Limau Gapi Konstruksi selaku pemenang tender meminta klarifikasi Dinas PUPR Kepsul. Permintaan klarifikasi itu disampaikan melalui Surat dengan Nomor: 01.SP. Klarifikasi /PT. LGK. MALUT/2021.

“Berdasarkan surat masuk dari PT Limau Gapi Konstruksi yang kami terima, mereka meminta klarifikasi kajian mengenai paket pekerjaan pembangunan Jembatan Air Fuata yang nilainya lebih dari Rp3 miliar,” kata Ketua Komisi III DPRD Kepsul, Lasidi Leko kepada malutpost.id, , Senin (27/9/2021).

Baca:  Cek Syarat dan Jadwal SKD CPNS di Kepulauan Sula di Sini

Lasidi bilang, pekerjaan pembangunan Jembatan Air Fuata diduga dibatalkan Pemerintah Daerah melalui hasil audit investigasi dari Dinas Inspektorat yang berkaitan dengan mal administrasi.

Meski begitu, lanjutnya, DPRD selaku fungsi pengawasan yang berkaitan dengan pekerjaan infastruktur di Kabupaten Kepsul tidak mencampuri soal mal administrasi di ULP. “Namun dengan dasar surat dan pengaduan masyarakat terkait dengan pekerjaan yang telah dimenangkan oleh kontraktor melalui tender terbuka, kami meminta kepada Inspektorat kalau berpendapat bahwa kegiatan ini mal administrasi dan kemudian batal harus memberikan alasan dan dipublikasikan. Sehingga kontraktor yang bersangkutan tahu bahwa paket yang sudah dimenangkan tetapi dibatalkan Pemda Kepsul  melalui Dinas Inspektorat. Bahkan DPRD juga harus mendapat tembusan surat pembatalan,” tambahnya.

Baca:  Penyebab Polres Kepsul 'Batal' Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi DD Wai Ipa

Dia menegaskan, dalam waktu dekat ini apabila Dinas Inspektorat tidak mempublikasikan surat pembatalan terkait kontrak-kontrak kegiatan yang ada, Komisi III DPRD akan memanggil Dinas PUPR dan Inspektorat untuk meminta klarifikasi terkait dengan pembatalan 18 paket yang ada di Kepsul.(mg-01)

 

 

 

Laporan: Hamdi Embisa

Editor: Ismit Alkatiri

Kolom Komentar
CATEGORIES
TAGS
×

Powered by WhatsApp Chat

×
%d bloggers like this:
Enable Notifications    OK No thanks