Kejari Soroti Aset Pemkot Tidore Kepulauan Penyebab Temuan BPK 

Abdul Muin. (istimewa)

Tidore, malutpost.id — Kejaksaan Negeri Tidore, Maluku Utara menyoroti aset milik Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang belum bersertifikat.

Lembaga Adhyaksa itu mencatat jumlah bidang tanah yang dimiliki Pemkot Tikep sampai dengan 31 Desember 2020 adalah 829 bidang tanah dengan nilai Rp.184.722.468.722.

Dari jumlah tersebut, yang telah bersertifikat sebanyak 453 bidang tanah dengan nilai Rp.73.763.894.875, sedangkan yang belum bersertifikat sebanyak 376 bidang tanah senilai Rp.110.958.573.847.

Ratusan bidang tanah yang belum bersertifikat tersebut bersumber atau diperoleh melalui dari pembelian atau pengadaan sebanyak 213 bidang tanah atau senilai Rp 92.614.026.010 dan perolehan melalui hibah sebanyak 163 bidang tanah atau senilai Rp 18.344.547.837.

Kejari Tidore berpandangan, masalah aset milik daerah yang tidak atau belum disertifikatkan berpotensi sebagai sumber kerugian negara atau daerah.

Sebab, kerugian negara terjadi dalam 3 sektor yakni, kerugian negara berkaitan dengan penerimaan, kerugian negara berkaitan dengan pengeluaran dan kerugian negara berkaitan dengan aset.

“Aset tanah milik Pemkot Tikep yang belum bersertifikat ini berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Tidore, Abdul Muin saat dikonfirmasi, Selasa (14/9/2021).

Baca:  Tarian Tidore Tampil dalam Upacara Penurunan Bendera di Istana Negara

Kajari menjelaskan, kekayaan negara harus dikelola atau dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah dengan menganut asas fungsional, kepastian hukum, transparansi (keterbukaan), efisiensi, akuntabilitas publik dan kepastian nilai.

Dalam pengelolaan BMN (barang milik negara) atau BMD (barang milik daerah) (BMD), lanjut Kajari, rawan terhadap kasus yang dapat merugikan keuangan negara atau daerah, dan dapat lepas kepemilikannya dari negara atau daerah karena kesalahan administrasi, dialihkan kepemilikannya dan tidak sesuai dengan prosedur.

“Pejabat pengelola kekayaan negara atau daerah harus melakukan tindak lanjut terhadap tanah-tanah yang belum bersertifikat dan melakukan pengamanan dan pemeliharaan BMN atau BMD yang berada di bawah kewenangannya,” tegasnya.

Abdul Muin mengemukakan, banyaknya permasalahan yang dihadapi karena pengelolaan atau administrasinya yang tidak tertib yaitu dengan banyaknya kejadian di mana aset milik negara atau daerah tidak dapat dikuasai negara atau pemerintah daerah, dan bisa lepas dari kepemilikan negara/daerah, seperti terjadinya penyerobotan BMN aset-aset yang tidak memiliki bukti kepemilikan lengkap, sehingga berpotensi menjadi sumber dugaan korupsi.

Baca:  Demo Pemkot Tidore, Mahasiswa Runut Masalah di Mafututu-Jiko Cobo 

Lebih jauh, Abdul Muin membeberkan, kasus-kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara seperti, seperti aset negara rawan lepas dari kekayaan negara karena banyaknya aset negara yang tidak tercatat di BPN (Badan Pertanahan Nasional) disebabkan oleh pengelola aset tidak mendaftarkan ke BPN, atau terjadi pencatatan ganda antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, atau lahan masih bermasalah.

Lahan bermasalah yang dimaksud misalnya, riwayat kepemilikan tidak jelas, dokumen-dokumen perolehan atau pembelian seperti kwitansi tidak ada.

“Kalaupun ada acap kali hanya fotocopy atau dalam hal tanah masih dalam kondisi sengketa, atau diduduki pihak lain termasuk aset eks pemerintah kolonial belanda,”tambahnya.

Kedua, status administrasi kepemilikan yang tidak pasti. Ketiga, dugaan korupsi penjualan lahan milik negara dan keempat adalah kurangnya kesadaran terhadap BMN.

Untuk itu, jaksa menilai perlu adanya pemahaman tentang penatausahaan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN dengan tujuan agar terwujud tertib administrasi dan sekaligus akan mendukung tertib pengelolaan BMN.

Baca:  Usai Didemo Warga, Wali Kota Tidore Panggil Semua Kepala Dinas

“Ada masalah lain yang kerap terjadi soal tanah yaitu, secara de jure seseorang menguasai atau memegang sertifikat, tapi secara de facto, tanah itu dikuasai atau sudah ditempati atau dikuasai orang lain sejak lama. Itu juga masalah. Itu harus ditertibkan, terutama soal tanah-tanah HGU (Hak Guna Usaha),” ujarnya.

Kajari menegaskan, pihaknya masih akan mengedepankan upaya pencegahan dan atau pemulihan. Karena kejaksaan juga memiliki fungsi selaku jaksa pengacara negara. Untuk itu, pihaknya juga akan mendukung peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

Kajari meminta kepada pejabat yang berwenang di Pemkot Tikep agar segera melakukan penertiban aset.

“Tapi kalau memang nanti tidak ada komitmen atau itikad baik dari pihak yang menguasai atau pengelola aset atau ada pembiaran maka tidak menutup kemungkinan kami akan pakai instrumen dari ranah administrasi menjadi ranah pidana korupsi kalau terindikasi ada pembiaran aset,” tegas Kajari mengakhiri. (aby)

 

 

_

Laporan: Hasbi Konoras

Editor: Ikram Salim

Kolom Komentar
CATEGORIES
TAGS
×

Powered by WhatsApp Chat

×
%d bloggers like this:
Enable Notifications    OK No thanks