PPKM Luar Jawa-Bali Hasilkan Tren Perbaikan Situasi

Airlangga Hartarto

Jakarta, malutpost.id–Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di luar Jawa-Bali masih berlaku hingga 6 September 2021 mendatang, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 36 (tentang Pemberlakuan PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali) dan Inmendagri No. 37 (tentang Pemberlakuan PPKM Level 3, 2 dan 1 di Luar Jawa – Bali).

Pada Konferensi Pers “Update Penanganan Pandemi Covid-19” secara virtual, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan secara rinci mengenai hasil asesmen sementara secara spasial (per daerah) untuk di luar Jawa-Bali, terdapat beberapa provinsi di Pulau Sumatera yang masih perlu mendapat Perhatian khusus karena penurunan mobilitasnya kurang dari -20%, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Selatan (Sumsel), Lampung, dan Riau. Dari segi Pengujian dan Tingkat Positif, provinsi berikut ini memiliki Tingkat Kepositifan di atas tingkat nasional (22%) yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Jambi, Lampung, Riau, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung (Babel), sedangkan hampir semuanya , kecuali Kep. Babel, memiliki jumlah total Testing yang sangat rendah.

“Kalau dari sisi Tingkat Kematian (CFR), ada tiga provinsi yakni Lampung, Sumsel, dan Aceh memiliki CFR tertinggi di Sumatera. Tingkat Keterisian Tempat Tidur (TT) atau BOR dan Konversi TT Covid-19 yang sudah berada di atas 50% adalah Aceh dan Kep. Babel, sedangkan provinsi konversinya lainnya masih di bawah 40%. Untuk progres vaksinasi, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dan Lampung memiliki capaian vaksinasi dosis 1 yang masih sangat rendah,” jelas Menko Airlangga, Senin (30/8) kemarin.

Beranjak ke Kalimantan, terdapat dua provinsi yakni Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Utara (Kaltara) yang mengurangi mobilitasnya masih sama dengan minggu sebelumnya atau kurang dari -20%. Lalu, untuk Tingkat Positif, tiga provinsi yaitu Kalteng, Kaltara, dan Kalimantan Selatan (Kalsel), memiliki Tingkat Kepositifan di atas tingkat nasional, sehingga masih perlu meningkatkan Pengujian.

Angka persentase CFR di Kalimantan Timur (Kaltim) sebesar 3,4% merupakan yang tertinggi di Kalimantan, lebih tinggi dari rata-rata nasional (3,3%). Salah satunya disebabkan oleh BOR dan Konversi TT Covid yang masih di bawah 60%, dan hanya Kaltim yang sudah mencapai 40%. Untuk pelaksanaan pelaksanaan, seluruh provinsi di Kalimantan masih di bawah capaian nasional, terutama Kalsel dan Kalbar yang masih berada di bawah 20%.

Airlangga Hartarto

Di wilayah Sulawesi, Provinsi Gorontalo perlu menurunkan mobilitasnya karena masih meningkat dalam seminggu terakhir. Sementara itu, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Sulawesi Tengah (Sulteng), Sulawesi Barat (Sulbar), dan Sulawesi Tenggara (Sultra) penurunan mobilitasnya kurang dari 20%, sedangkan Sulawesi Selatan (Sulsel) sudah berhasil menurunkan tingkat mobilitasnya.

Dari sisi CFR, Provinsi Gorontalo memiliki level CFR di atas level nasional. Terdapat 4 Provinsi yang memiliki Angka Positif di atas nasional, yakni Sulut, Gorontalo, Sulteng, dan Sulbar. Untuk BOR, seluruh provinsi di Sulawesi sudah di bawah 50%. Kemudian, ada 2 Provinsi yang capaian vaksinasi dosis 1 masih di bawah 20% yakni Sulteng dan Sulbar.

Untuk wilayah Maluku-Papua-Nusa Tenggara, terkait dengan kepadatan penduduk, Provinsi NTT, Maluku Utara, dan Maluku masih harus menurunkan tingkat mobilitasnya hingga ke bawah 20%. Sedangkan, untuk Kasus aktif, Provinsi Papua perlu waspada karena jumlah kasus aktifnya mengalami kenaikan dalam seminggu terakhir ini.

Kalau untuk CFR, NTB memiliki tingkat CFR tertinggi di wilayah ini yaitu 2,8%, walaupun masih di bawah angka nasional. Kemudian, Provinsi NTT, Maluku, dan Papua memiliki capaian Testing yang Rendah di bawah 20%, meskipun angka Positivity Rate masih berada di bawah nasional. Untuk tingkat BOR di semua provinsi di wilayah ini berada di bawah 40%, dan juga proses vaksinasi di seluruh provinsi tersebut masih perlu digalakkan lagi.

Jika dilihat secara umum di wilayah PPKM Level 4, terdapat 20 kabupaten/kota dengan tren penurunan mobilitas yang melandai atau bahkan ada yang meningkat. Sebanyak 11 kabupaten/kota dengan penurunan tingkat mobilitas yang kurang dari 10%, yakni Kota Dumai, Kota Medan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pringsewu, Kebupaten Banggai, Kota Banda Aceh, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Siak, Kabupaten Luwu Timur, Kota Samarinda, dan Kabupaten Merangin.

Kemudian, sebanyak 9 Kab/Kota mengalami kecenderungan mobilitas yang meningkat, yakni Kota Bandar Lampung, Kota Pekanbaru, Pematang Siantar, Kota Jambi, Kab.Sumba Timur, Kota Kupang, Kota Jayapura, Kota Padang, dan Kota Palembang.

Pada minggu ini terjadi perbaikan tingkat penilaian, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota. Untuk yang di tingkat provinsi, terjadi perbaikan level asesmen di mana minggu lalu (18 Agustus) terdapat 7 Provinsi dengan asesmen level 4, minggu ini (28 Agustus) turun menjadi hanya 4 provinsi (Sulawesi Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur). Sementara pada tingkat kabupaten/kota, terjadi perbaikan tingkat penilaian selama periode PPKM, yakni:

Level TK-4: turun dari 104 kabupaten/kota (20 Agustus) menjadi 85 Kab/ Kota (28 Agustus). Level TK-3: turun dari 234 kabupaten/kota (20 Agustus) menjadi 232 kabupaten/kota (28 Agustus).
Level TK-2: naik dari 48 kabupaten/kota (20 Agustus) menjadi 68 kabupaten/kota (28 Agustus). Level TK-1: naik dari 0 kabupaten/kota (20 Agustus) menjadi 1 kabupaten/kota (28 Agustus).
Dari 34 kabupaten/kota yang menerapkan PPKM Level 4 di luar Jawa – Bali pada PPKM saat ini (24 Agustus s/d 6 September), terjadi perbaikan level asesmen yaitu ada 3 Kab/Kota yang mengalami perbaikan (penurunan level asesmen) dari Level TK -4 menjadi Level TK-3, yaitu Kota Palembang (Sumatera Selatan), Kabupaten Batanghari (Jambi), dan Kabupaten Sumba Timur (NTT). Sedangkan 31 Kab/Kota lainnya masih dalam Level Asesmen 4, namun sejumlah indikator penanganan Covid-19 telah menunjukkan perbaikan.

Mengenai realisasi Program Jaring Pengaman Sosial, Menko Airlangga menjelaskan bahwa Program Bantuan Beras Bulog (10 Kg/Keluarga) untuk tahun 2021 sudah seluruhnya tersalurkan sesuai target 28,8 juta keluarga. Lalu, Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp1 Juta per pekerja, sudah masuk pada selesainya proses DIPA BSU sejumlah Rp8,78 triliun, dan telah dicarikan kepada 2,09 juta pekerja. Untuk Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) per 11 Agustus 2021 sudah terealisasi sebanyak Rp 14,21 triliun untuk 11.84 juta pelaku usaha mikro (92,52% dari total anggaran Rp15,36 triliun). Juga untuk Program Kartu Prakerja yang sudah mulai membuka Batch 19.

“Untuk realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 sd 27 Agustus 2021 sudah mencapai Rp340,84 triliun atau 45,8% dari pagu Rp744,77 triliun. Kemajuan yang signifikan terjadi pada klaster Perlindungan Sosial dan Kesehatan. Anggaran Perlinsos sudah terealisasi Rp102,69 triliun atau 55% dari pagu Rp186,64 triliun, dan Kesehatan sudah terealisasi Rp80,48 triliun atau 37,4% dari pagu Rp214,96 triliun. Sementara itu, Program Prioritas terealisasi 44,9% dari Rp117,94 triliun yaitu sebesar Rp52,90 triliun, Dukungan UMKM dan Korporasi mencapai realisasi Rp48,02 triliun atau 29,6% dari Rp162,40 triliun, dan Insentif Usaha dari pagu sebesar Rp62, 83 triliun sudah terealisasi 90,3% yakni Rp56,76 triliun,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam Konferensi Pers tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. (ekon/rul)

Kolom Komentar
Baca:  Dapat Penghargaan Internasional, Menko Airlangga: Ini untuk Rakyat Indonesia
CATEGORIES
TAGS
×

Powered by WhatsApp Chat

×
%d bloggers like this:
Enable Notifications    OK No thanks