Taufik Madjid Sambut Baik Anugerah Desa Konstitusi

Sekjen Kemendes PDTT, Taufik Madjid saat bertemu dengan Sekjen MK, M Guntur Hamzah di kantornya, Kamis (19/8/2021). (istimewa)

Jakarta, malutpost.id — Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Sekjen Kemendes PDTT), Taufik Madjid menerima audiensi Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (Sekjen MK), M. Guntur Hamzah di Kantor Kalibata pada, Kamis (19/8/2021).

Kedatangan Sekjen MK ke Kemendes PDTT dalam rangka untuk mengundang Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar untuk hadir dalam Penganugerahan Desa Konstitusi yang akan digelar di Nagari Pasia Laweh , Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat.

Desa Konstitusi merupakan bagian dari upaya MK membangun role model dalam penegakan konstitusi.

Anugerah Desa Konstitusi diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemahaman dan kemampuan dalam berkonstitusi.

Sekjen Taufik Madjid menilai Anugerah Desa Konstitusi sangat baik dan positif karena memberikan nilai lebih bagi masyarakat desa.

“Desa Konstitusi ini bakal memberikan pemahaman kepada masyarakat desa akan pentingnya aturan yang mengatur dan membentuk organ-organ pemerintahan termasuk wewenang yang dimilikinya, serta dasar-dasar negara,” kata Taufik Madjid
Konstitusi berfungsi dalam mempertahankan stabilitas dan keberlangsungan struktur politik dan hukum serta prinsip dasar yang menjadi pedoman serta diformulasikan dalam bentuk tertulis.

Baca:  Menko Airlangga Ungkap Tiga Kunci Pemulihan Ekonomi Melalui Riset dan Inovasi

Jadi kata Taufik, landingkan Konstitusi pada level desa bakal lebih memahami persoalan ideologi Pancasila dan hukum.

“Luar biasa sekali, program yang sangat baik dan positif. Kita harus berkolaborasi berbicara desa. Karena tugas kita semua untuk memperkuat desa,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, Desa konstitusi atau desa sadar konstitusi ini penting, karena banyak program di desa terkait konstitusi dan memang itu bagian dari tugasnya di Kemendes PDTT.

Selain itu, Desa Konstitusi diharapkan bisa memahamkan terkait dengan kebijakan yang sudah dibagi antara Kemendes PDTT dan Kemendagri.

Menurutnya, saat ini urusan pemerintahan, tata kelola keuangan yang menjadi ranah pemerintah desa itu ada di Kemendagri. Sementara untuk urusan perencanaan pembangunan desa ada di Kemendes PDTT.

Baca:  Nilai Ekspor Indonesia Catat Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah

Untuk membantu perencanaan pembangunan desa, Kemendes PDTT telah menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam Peraturan Mendes PDTT.

Selain itu, Kemendes PDTT juga melandingkan SDGs Global ke level desa dinamakan SDGs Desa yang berisikan 18 Goals. Kemudian dilakukan pendataan desa berbasis SDGs Desa.

Pendataan SDGs Desa sedang dilakukan seluruh desa di Indonesia dan diharapkan berakhir pada Agustus 2021. Data yang didapatkan dari desa tersebut akan dijadikan pedoman untuk menemukan masalah dan potensi dalam pembangunan desa.

“Kami yakin, pelaksanaan dari program kita, baik anugerah Desa Konstitusi, Desa Wisata, Desa Digital dan lain-lain adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk kehidupan yang lebih baik,” jelasnya.

Baca:  Alasan Kasus Belum Turun, Airlangga: PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang

Sebelumnya, Sekjen MK M Guntur Hamzah menyampaikan undangan kepada Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar untuk hadir dalam acara Penganugerahan Desa Konstitusi,” ujar Guntur.

Guntur mengatakan, penganugerahan Desa Konstitusi tahun ini sangat menarik, meskipun sebelumnya sudah pernah dilaksanakan tiga kali.

Dengan situasi pandemi COVID-19, lanjut Guntur, diharapkan anugerah Desa Konstitusi bisa membuat desa untuk lebih bersemangat dalam menghadapi COVID-19.

“Maka tentu Kementerian terkait, dalam hal ini Kemendes PDTT ini bisa hadir dan memberikan motivasi di tengah Pandemi COVID-19. Bagaimana desa menyikapi dan tentu juga mungkin ada program-program yang bisa ditindak lanjuti, sehingga kehadiran Pak Mendes PDTT ini sangat diharapkan,” jelasnya.

Turut hadir Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Harlina Sulistyorini, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Sugito, Kepala Badan Pengembangan SDM Luthfiyah Nurlaela dan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Bito Wikantosa. (yun)

 

 

_

Laporan: Haiyun Umamit

Kolom Komentar
CATEGORIES
TAGS
×

Powered by WhatsApp Chat

×
%d bloggers like this:
Enable Notifications    OK No thanks