Refleksi Hari Kemerdekaan, Aktivis Perempuan di Halut Sebut  ‘Nyonya Rakyat Halut’ Fakir Political Will 

Tobelo, malutpost.id

Aktivis perempuan asal Halut mengkritisi wakil rakyat perempuan yang tidak konsisten, Selasa (17/8/2021). (istimewa)

Tobelo, malutpost.id — Sejumlah aktivis perempuan di Tobelo, Halmahera Utara memberikan catatan kepada wakil rakyat di DPRD Halmahera Utara. 

Suara para aktivis perempuan itu sebagai cerminan 76 tahun kemerdekaan Indonesia. Catatan untuk wakil rakyat itu merupakan kekecewaan terhadap aktivitas sejumlah masalah yang menimpa kaum perempuan selama ini. 

Ketua Suluh Perempuan Halut, Yunita mengemukakan, laporan data dari unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Halut sejak Januari-Juli 2021 mencatat sebanyak 36 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kondisi objektif tentang kedaruratan kekerasan di Halmahera Utara tidak dijawab oleh lembaga-lembaga terkait terutama DPRD Halmahera Utara.

“Mereka tak perlu menoleh, mempertanyakan mengawal kasus-kasus tersebut,” kata Yunita, Rabu (18/8/2021).

Hal senada juga diutarakan Ketua PP GMKI cabang Tobelo, Yuvelian Tan.

Menurutnya, Halmahera Utara diurutan ke dua di Provinsi Maluku Utara sebagai penghasil kasus kekerasan terbanyak. “Seharusnya sensitivitas para Nyonya Rakyat Anda, bukan malah diam-diam saja,” ujarnya 

Sementara itu, aktivis perempuan AMAN Halut, Dewi Anakota mengatakan, perempuan dan anak belum aman berada di luar dan di dalam rumah.

Fakta, kasus kekerasan seksual terus meningkat sejak pandemi Covid-19 dan Halut salah satu daerah yang paling darurat untuk kekerasan seksual, namun nyonya-nyonya pemangku kebijakan memperhatikan terlalu duduk di ruangan ber-AC sehingga tidak memiliki ketersediaan terhadap isu-isu perempuan yang terjadi hari-hari ini. 

“Dari beberapa kasus kekerasan yang marak terjadi di Halut saya belum pernah satu keterwakilan perempuan di DPRD yang turut menyuarakan atau mengecam para predator seks ini,” tegas Dewi.

Tak hanya itu, salah satu aktivis perempuan Lepa Boeng, Elselince Porotjo menilai, fungsi Dewan Perwakilan Rakyat itu adalah legislasi, pengawasan dan penganggaran tapi gunakan nyonya rakyat gagap menerjemahkan salah satu fungsi yaitu legislasi.

Dengan urgensi kekerasan seksual ini, DPRD Halut harus mendorong pembuatan Perda (Peraturan Daerah) khusus untuk mitigasi dan penanganan kekerasan seksual di Halut. 

“Melihat sangat penting peraturan daerah khusus kekerasan untuk mengatur dan melindungi korban yang sudah sangat lama terjadi dan ingin di lindungi, namun sampai saat ini hanya nyonya rakyat yang mau dilindungi,” tuturnya. 

Mengakhiri catatan itu, Asterlita T Raha, salah satu perempuan Loloda menuturkan eksistensi nyonya rakyat di Halmahera Utara perlu dipertanyakan, di mana keberadaan mereka selama ini ketika ruang aman perempuan di Halmahera Utara terancam. Apakah para nyonya rakyat buta terhadap realitas.

“Mungkin ini akibat fakirnya political will nyonya rakyat di Halmahera, atau buta bahwa sesungguhnya mereka telah dikutuk untuk berbicara (Parler), di ruang publik jadi yang pasti di pertunjukan gagasan dan wacana jangan ikut pusaran politik yang berwajah laki-laki,” tandas Asterlita. (aby)

 

Baca:  Beri Pelayanan Kesehatan Gratis, NHM Gandeng 2 RSUD

 

_

Laporan: Hasbi Konoras

Editor: Ikram Salim

Kolom Komentar
CATEGORIES
TAGS
×

Powered by WhatsApp Chat

×
%d bloggers like this:
Enable Notifications    OK No thanks