Refleksi 76 Tahun Merdeka: Merdeka, Memaknai Ulang Indonesia (Bagian 2)

Syaiful Bahri Ruray

(Syaiful Bahri Ruray)

A country without memory,
is a country of madmen
[George Santayana]

Merdeka dengan Revolusi.

Bahwa Indonesia merdeka, bukanlah hadiah gratis. Namun sejarah kemerdekaan itu, sangat perlu diluruskan lagi. Karena banyak detil yang keliru, bahkan manipulatif, karena mengikuti tradisi luar. Sejarawan Peter Carey sendiri dalam sebuah forum mengherankan bahwa kita telah dicuci otak oleh fakta-fakta sejarah yang keliru, bahkan dimanipulasi, untuk mengerdilkan peranan para perjuang bangsa ini. Sebutlah Pangeran Diponegoro, yang disebut oleh Belanda memberontak karena alasan pembuatan jalan yang menggusur lahan pekuburan leluhurnya di Jogja tersebut. Ini sangat mengerdilkan peranan sebenarnya dan memanipulasi motif Perang Jawa (1825-1830) yang nyaris membangkrutkan kas Kolonial Belanda tersebut.Prof. Peter Carey sejarawan peneliti Diponegoro, dalam pidato inaugurasi Guru Besar Tamu di Universitas Indonesia pada 1 Desember 2014, menyatakan: “saya masih heran betapa efektif Belanda mencuci otak penduduk pribumi pada masa setelah Perang Jawa dengan mencap Diponegoro sebagai pemimpin yang hanya mementingkan ambisi pribadinya – frustasi karena tidak diangkat sebagai sultan, dan memberontak hanya sebab sepele, yaitu marah bahwa tanah miliknya dan pemakaman keluarga dilintasi jalan baru pada bulan Juli 1825.”Tambah Prof Peter Carey, masalah sosial-ekonomi di pedalaman Jawa tengah- selatan yang memicu pemberontakan massa pada awal Perang Dipoengoro sama sekali tidak dibahas oleh sejarawan Belanda. Dan yang aneh disini – bukan hanya warga pedalaman Jawa tengah-selatan yang menderita akibat kepicikan Belanda tapi juga penduduk di Belanda Selatan selama periode yang sama –Persatuan Kerajaan Belanda (1815-1830).

Demikian halnya dengan peristiwa setelah Proklamasi, Indonesia yang muda usia itu, masih di agresi dua kali oleh 60 ribu pasukan militer Belanda pada 1947 dan 1948. Hingga 1950 Indonesia masih saja di obok-obok oleh Belanda. Sebutlah kasus Pembantaian Rawagede pada 9 Desember 1947 yang menewaskan 431 korban sipil, Pembantaian Rengat (bloedbad van Rengat, banjir darah di Rengat) pada 5 Januari 1949 yang dilakukan 180 pasukan Korps Speciale Tropen dibawah komando Letnan Rudy de Me, sebanyak 1,500 hingga 2,600 jenazah korban dibuang ke Sungai Indragiri, termasuk orang tuanya Penyair Chairil Anwar ikut tewas, lalu pembantaian Sulsel yang dilakukan oleh militer Belanda. Pada zaman Gubernur Jenderal ke empat, Jan Pieterzoon Coen, Belanda telah melakukan genocida pertama di nusantara, yakni pembantaian penduduk Pulau Banda sebanyak 13,000 penduduk di bunuh pada 1621, untuk menguasai dan memonopoli Pala. Coen tak tangung-tanggung mengerahkan 13 kapal dengan menyewa ronin (samurai tak bertuan) sebagai pasukan bayaran, untuk membantai rakyat Banda(lihat Des Alwi, Sejarah Maluku: Banda, Naira, Ternate, Tidore, dan Ambon, 2005:105).

Baca:  Pelayanan di Kantor Lurah Tarau Aktif Kembali, Rizal Janji Akomodir Tuntutan Masa Aksi

Selain Belanda, Inggris pun menyisakan sejarah kelam dalam pemboman dan Pertempuran 10 November 1945. Karena tewasnya Brigjen Mallaby dalam insiden di Jembatan Merah pada 30 Oktober 1945, dijadikan alasan untuk membombardir Surabaya. Sebagai pasukan pemenang Perang Dunia II, Inggris bertindak brutal. Dalam catatan Dr.Batara R. Hutagalung, disebutkan 20, 000 korban sipil dan non-combatant, dalam persitiwa ini. Inggris kehilangan dua jenderalnya dalam satu pertempuran, hal yang tidak pernah dialaminya selama Perang Dunia II. Brigjen Aubertin Walter Sothern Mallaby, Komandan Brigade 49 Divisi India, dan Brigjen Guy Loder-Symonds. Symonds, sebagai Komandan Detasemen Artileri tewas di Morokrembangan pada 10 November 1945. Ia tewas bersama perwira RAF (Royal Air Forces) Letnan Phillip Norman Osborne dalam pesawat Mosquito, sebagaimana di rilis oleh Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansergh (Panglima Tentara Inggris di Jawa), dalam koran Het Dagblad van Batavia, 13 November 1945. Ultimatum Pasukan Inggris dijawab dengan Resolusi Jihad oleh KH. Hasyim Ashari di Kampung Peneleh, Surabaya, dan pekik Merdeka atau Mati serta Allahu Akbar dari pidato pemuda Bung Tomo melalui siaran Radio Pemberontakan. Karena dibelakang pasukan Inggris, telah membonceng Pasukan NICA (Netherlands– Indie Civil Administration), pasukan Belanda yang kembali ingin berkuasa di Nusantara.Inggris mengerahkan 30,000 pasukannya, tak menyangka mendapat perlawanan sengit dari rakyat Surabaya sedemikian hebat. Mereka menyebut pertempuran ini inferno(neraka) Jawa Timur, karena menewaskan 600 pasukan Inggris dan dua jenderalnya. Hal yang belum pernah mereka alami selama lima tahun melawan Jerman dan tiga tahun melawan Jepang.

 

Merdeka, Titik Balik Perenungan Diri.

Atas jumlah korban akibat penjajahan dan revolusi ini, belum semuanya terungkap dengan cermat dalam historiografi nasional Indonesia. Bahkan Belanda hingga sekarang tidak mau mengakui Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 secara de jure. Karena akan memberikan implikasi yuridis dimata hukum internasional, dimana Belanda diwajibkan membayar pampasan perang, atau dinyatakan sebagai agresor terhadap negara berdaulat, dan melakukan tindakan genosidanya, baik yang dilakukannya di Banda pada 8 Mei 1621, maupun pembantaian China Batavia pada Oktober 1740 yang menewaskan 10,000 orang China, juga perdagangan candu dan budak yang dilakukan selama era VOC. Dokumen sejarah menyebut perbudakan dilakukan oleh Belanda sejak 1788 di Batavia sebanyak 36,942, hingga 1815,1828, dan 1844 masih terdapat 1,365 budak di Batavia (lihat Batara R. Hutagalung: Indonesia Tidak Pernah Dijajah. 2018:23). Itu belum kita hitung kejahatan hongi tochten dan ekstirpasi yang dilakukan di Maluku, serta Tanam Paksa di Jawa dan bentuk penistaan lainnya.

Baca:  Setahun, ”Bacan Kota” Produksi Sampah 12,5 Juta Kg

Sebaliknya Belanda hanya mengakui 27 Desember 1949, sebagai Transfer of souvereignity atau Soevereniteitsoverdrachtdari Kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, berdasarkan Konferensi Meja Bundar, 23 Agustus-2 November 1949, di Den Haag, Belanda. Artinya NKRI tidak diakui Belanda sejak awal. Dan lebih tragis lagi, sesuai hasil KMB tersebut, Indonesia diwajibkan membayar hutang kemerdekaan kepada pihak Belanda sebesar 4,5 milyar Gulden (waktu itu setara dengan 1,1 milyar US Dollar). Bahkan Indonesia dikenai sanksi, membayar ongkos Agresi Militer Belanda ke Indonesia baik Agresi Militer I pada 1947 maupun Agresi Militer II pada 1948 tersebut. Jika mengutip logika Tan Malaka, kita seakan dituntut untuk bernegosiasi dengan orang yang telah merampok rumah kita sendiri. Kita harus membayar ganti rugi terhadap sang perampok karena dia gagal merampok rumah kita. Dalam sebuah kajian ekonom UGM Revrisond Baswir pada 2013, menyatakan kita merdeka sejak 1945, namun neo-kolonialisme selayaknya Neo-VOC, masih terus bercokol di Nusantara. Karena hutang KMB itu barulah dilunasi pada 2003, ujar Revrisond Baswir. Hutang kemerdekaan ini sebenarnya pernah dihentikan Presiden Sukarno pada 1956, karena Belanda sendiri mengingkari keputusan KMB. Sementara Belanda, juga memperolah bantuan European Recovery Plan yang dikenal dengan Marshall Plan, sekitar 1 milyar US Dollar (4 milyar Gulden), untuk memulihkan perekonomian Belanda paska Perang Dunia II (lihat Batara R. Hutagalung. Serangan Umum 1 Maret 1949. Perjuangan TNI, Diplomasi dan Rakyat,2016).

Jika merujuk Statuta Roma (1998), juga sejak 1968, Dewan Keamanan PBB telah menerbitkan konvensi yang menyatakan kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan tidak dapat diberlakukan azas kadaluarsa (no statutory of limitation for war crimes and crimes against humanity). Konvensi Roma menyatakan empat kejahatan yang tidak mengenal azas kadaluarsa tersebut adalah:

1. Genocide (pembersihan etnis/ethnic cleansing),
2. War Crimes (kejahatan perang),
3. Crimes against humanity (kejahatan atas kemanusiaan),
4. Crimes of aggression (kejahatan agresi).

Nakh, Statuta Roma ini yang menjadi landasan bagi Mahkamah Kejahatan Internasional (International Criminal Court) di Den Haag, Belanda sekarang. Bahkan logika kita seakan terbalik-balik, karena bangsa2 penjajah itu, mendadak bermetamorfosa menjadi pejuang Hak Azasi Manusia, dan malah balik mendiskreditkan Indonesia dimata dunia sebagai bangsa pelanggar di HAM. Alangkah ironisnya kita. Padahal perilaku milter Belanda dan Inggris misalnya, paska Proklamasi 17 Agustus 1945, sebutlah Pertempuran 10 November 1945 di Suarabaya, kasus Genosida Banda, China Batavia, hingga pembantaian rakyat sipil oleh militer Belanda di Rawagede yang belum tuntas dari segi jumlahnya, sebagaimana putusan pengadilan Belanda tentang kasus Rawagede tersebut, juga kasus Rengat, keganasan pasukan Raymond Pierre Westerling di Medan, Sulawesi Selatan dan APRA di Bandung yang menggerakkan Korps Speciale Troepen (KST) tersebut, masih menjadi catatan gelap yang belum diungkapkan, untuk dipertanggung jawabkan dimata peradilan sejarah dan hukum internasional.

Baca:  Tubuh (Tak) Merdeka

 

Penutup.

Proklamasi 17 Agustus 1945, ternyata masih menyisakan sedemikian banyak pekerjaan rumah, yang tentu saja tidak bisa kita lupakandan biarkan begitu saja ditelan sang waktu. Disaat mana Indonesia tengah menjadi ajang perebutan proxy warfare sekarang ini. Historiografi tentang kemerdekaan, harus terus ditelusuri, dari sekian banyak puzel-puzelhistorical evidence, confirmation, re-interpretation hingga rekonstruksi (lihat Aviezer Tucker: A Companion to the Philosophy of History and Historiography,2009). Sejarawan umumnya menetapkan empat tahapan penting dalam penelitian sejarah yaitu (1) penggalian dan pengumpulan bukti (heurestik), (2) verifikasi bukti atau kritik sumber, (3) interpretasi, dan (4) historiografi atau rekonstruksi peristiwa masa lalu berdasarkan sumber dan rujukan yang sudah melalui proses pengujian. Bahwa persepsi yang kita warisi sekarang, adalah hasil manipulasi dan cuci otak dari sisa- sisa kolonialisme yang belum selesai kita enyahkan dari memori kolektif kita, sebagaimana yang dikatakan Prof. Peter Carey dan Juri Lina diatas.Sama halnya seperti Vijay Prashad, cendikiawan India yang menulis The Darker Nation, A People History of the Third World (1997), yang menggugat eksploitasi kolonial Eropa terhadap dunia ketiga. Ia dengan lantang menuntut Inggris untuk mengganti rugi kepada India karena penjajahan dan eksploitasi mereka selama menjajah India. Vijay bahkan meletakkan Konferensi Asia-Afrika, Bandung 1955, sebagai titik balik bagi bangsa-bangsa dunia ketiga untuk menuntut balik atas apa yang dialaminya akibat kolonialisme.

Memang Indonesia adalah negara nusantara ketiga, negara nusantara pertama adalah Sriwijaya (671-1183), negara nusantara kedua Majapahit (1293-1527). Kita membutuhkan 418 tahun barulah tiba pada negara nusantara ketiga, NKRI (1945-sekarang). Berbilang abad untuk mewujudkan kehadiran sebuah negara nusantara. Jelasnya masih banyak agenda yang harus dilakukan untukmewujudkan makna kemerdekaan Indonesia secara hakiki. Harusnya kita menjadi bangsa yang berani melawan manipulasi sejarah kita sendiri, yang dibelokkanby designoleh tangan-tangan kepentingan neo-kolonial dalam perang asimetris dewasa ini, sebagai sebuah skema penjajahan gaya baru. Ini penting, agar kita bisa berdiri tegak dimata dunia internasional sebagai bangsa yang MERDEKA dalam arti yang sesungguhnya. (Habis)

Awal Agustus, 2021

 

 

4

Kolom Komentar
CATEGORIES
TAGS
×

Powered by WhatsApp Chat

×
%d bloggers like this:
Enable Notifications    OK No thanks