Dokumen RPJMD Kota Ternate Dinilai Keliru, Heny: Ini Fatal

Heny Sutan Muda. (istimewa)

Ternate, malutpost.id — DPRD Kota Ternate menilai dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun 2021-2026 yang diajukan Pemerintah Kota Ternate bermasalah. Hal ini terungkap saat pembahasan oleh DPRD Kota Ternate di gedung eksekutif DPRD pada, Selasa (10/8/2021).

Wakil Ketua DPRD Ternate, Heny Sutan Muda mengungkapkan, dokumen yang diajukan Wali Kota Tauhid Soleman itu dinilai tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

“Dokumen yang diajukan seharusnya dalam bentuk rencana awal tapi malah yang diserahkan adalah rencana akhir dalam bentuk ranperda, (ini) sudah melewati sejumlah tahapan sesuai amanah Permendagri,”ungkap Heny kepada malutpost.id, Selasa tadi.

Padahal, kata Heny, tahapan proses dokumen tersebut masih jauh. Untuk itu, dia meminta Pemkot Ternate harus teliti sebelum dokumen perencanaan dalam proses pembahasan dan tahapan berdasarkan aturan.

Baca:  Polda Ungkap Pemilik Belasan Saset Narkoba yang Masuk ke Lapas Ternate

“Kalau sudah usul dalam bentuk Ranperda RPJMD berarti sudah melewati sejumlah tahapan yang diatur oleh aturan, ini fatal,”jelasnya.

Menurut Heny, sejak awal tahapan dokumen tersebut dinilai sudah keliru. Misalnya, dokumen yang memuat seluruh rancangan program pemerintah itu tidak diserahkan oleh wali kota kepada DPRD melainkan dilakukan oleh Kepala Bapelitbangda.

“(Tahapannya), dokumen harusnya diserahkan oleh Kepala Bapelitbangda kepada kepala daerah setelah itu, kepala daerah serahkan kepada DPRD, tetapi yang terjadi kepala Bapelitbangda dan tim perumus yang serahkan ke ketua DPRD,”kata Heny.

Dikatakannya, setelah dikaji oleh Badan Musyawarah (Banmus), DPRD akhirnya sepakat agar tahapan pembahasan dilakukan sesuai regulasi, sehingga dokumen tersebut diserahkan kembali oleh Wali Kota M Tauhid Soleman melalui rapat paripurna.

Baca:  Karantina Ternate Tahan 49 Burung Lovebird yang Disembunyikan dalam Kamar

“Setelah diserahkan dan saat mau lakukan pembahasan internal DPRD terdapat kekeliruan juga dimana berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 49 ayat 2, kepala daerah mengajukan rancangan awal RPJMD kepada DPRD untuk di bahas dan memperoleh kesepakatan,”terangnya.

Politisi Partai Demokrat itu berujar, masalah tersebut menimbulkan perdebatan saat pembahasan rancangan awal dan tidak dapat dilanjutkan sehingga akan dimasukan dalam DIM (Daftar Inventarisir Masalah) DPRD atau kemungkinan DPRD akan menyurat mengembalikan dokumen RPJMD. “Kami menilai pemkot keliru dalam proses maupun tahapan RPJMD,”tandasnya.(tr-03)

 

_

Laporan: Muhatir Badaruddin

Editor: Ikram Salim

Kolom Komentar
CATEGORIES
TAGS
×

Powered by WhatsApp Chat

×
%d bloggers like this:
Enable Notifications    OK No thanks