Gegara Bupati, BKN Blokir Data 57 Pejabat Kepulauan Sula

Samsuddin A. Kadir. (Foto: Sudin/malutpost.id)

Sofifi, malutpost.id — Badan Kepegawaian Negara atau BKN RI akhirnya memberikan sanksi kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, Fifian Adeningsi Mus, berupa dibekukannya data 57 pejabat eselon II, III, dan IV yang dilantiknya pada 9 Juni 2021 lalu.

“Hukuman” dari pemerintah pusat itu buntut dari sikap Bupati Fifian yang tidak mengindahkan rekomendasi Pemerintah Provinsi Malut dan teguran Kemendagri (Kementrian Dalam Negeri) karena memutasi pejabat tanpa persetujuan Mendagri terlebih dahulu.

“Ada 57 pejabat itu datanya diblokir, karena Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus tidak menindaklanjuti rekomendasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara, terkait menganulir kembali SK pelantikan pejabat beberapa bulan lalu,” kata Sekretaris Provinsi Malut, Samsuddin A. Kadir, kepada malutpost.id, Kamis (5/8/2021).

Baca:  Arus Lalu Lintas Padat, 1 Jamaah Lansia Dilarikan ke RS karena Sesak Nafas

Samsuddin mengaku, telah berkoordinasi dengan BKN soal keputusan bupati termasuk menyampaikan hasil investigasi pihaknya soal mutasi tersebut. Hasilnya, BKN memutuskan memberi sanksi kepada 57 ASN yang dilantik oleh bupati perempuan pertama di Malut itu.

“Sehingga 57 ASN tidak bisa lagi mengurus kenaikan pangkat dan mengurus data pensiun,”ungkap Samsuddin A. Kadir, ketika dikonfirmasi di kantor DPRD Malut.

Mantan Penjabat Bupati Pulau Morotai ini berujar, setelah pemblokiran, maka semua dikembalikan kepada 57 ASN untuk mengambil sikap, apakah mundur dari jabatan atau tetap bertahan, dengan resiko semua proses kepengurusan kepegawaian diblokir dan tidak bisa diproses.

“Ya kita kembalikan kepada para ASN untuk menentukan sikap, jika memilih bertahan dengan jabatan yang tidak sesuai prosedur, maka semua kepengurusan tentang kenaikan pangkat tidak bisa lagi dilakukan,”tegasnya.

Baca:  Amankan Ganja 1,4 Kg, Polsek Pulau Ternate Ciduk Pemiliknya Saat Jemput Barang di JNE

Sebelumnya, Bupati Fifian melakukan mutasi puluhan pejabat termasuk Kadis Dukcapil Bambang Fataruba, 3 hari setelah dirinya dilantik sebagai bupati oleh Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba.

Keputusan itu pun menjadi polemik, Dirjen Dukcapil ikut memberi sanksi memutus Jarkomdat yang menyebabkan tidak adanya pelayanan administasi kependudukan di Sula hingga saat ini.  (din)

 

_

Laporan: Samsudin Chalil

Editor: Ikram Salim

Kolom Komentar
CATEGORIES
TAGS
×

Powered by WhatsApp Chat

×
%d bloggers like this:
Enable Notifications    OK No thanks