Ketua Ombudsman Malut: Jangan Jadikan Vaksin Sebagai Syarat Pelayanan Publik

Ketua Ombdusman Maluku Utara, M Sofyan Ali. (istimewa)

Ternate malutpost.id – Ini warning bagi lembaga pemerintah yang melaksanakan pelayanan publik. Ketua Ombudsman Maluku Utara (Malut) Sofyan Ali menegaskan, tidak bisa menjadikan vaksin sebagai syarat dalam pelayanan publik.
Dihubungi malutpos.id, Jumat (30/7/2021) Sofyan Ali menyatakan, sebagai lembaga pengawas penyelenggara pelayanan kebijakan publik antara masyarakat dan instansi, dia mengingatkan pemerintah wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. “Jadi vaksin tidak ada kaitannya dengan pelayanan publik,” ungkapnya, tegas.

Meski di Maluku Utara, beberapa daerah disebut masuk zona merah penularan Covid-19, namun syarat vaksin merupakan masalah kesehatan yang tidak ada urusannya dengan pelayanan publik lain. “Jadi tidak boleh ada pelayanan yang menggunakan vaksin sebagai syarat,” ujarnya.

Baca:  Warga Dilarang Nonton Upacara HUT RI ke-76 di Ternate

Sampai saat ini, menurutnya, belum ada laporan masyarakat soal syarat vaksin dalam pelayanan publik. “Kami berharap pemerintah di Malut tidak menjadikan vaksin sebagai syarat untuk pelayanan,” tambahnya.

Menurut dia, sebaiknya mempermudah masyarakat melalui sosialisasi agar dengan mudah memperoleh akses penyediaan vaksin. “Dengan begitu, langkah ini dapat mencegah dan menurunkan angka kasus Covid-19,” tambahnya.(mg-08)

 

_

Pelapor: Taslim T. Laher
Editor: Ismit Alkatiri

Kolom Komentar
CATEGORIES
TAGS
×

Powered by WhatsApp Chat

×
%d bloggers like this:
Enable Notifications    OK No thanks