Ini Kata Pengamat Soal Dampak Ketidakharmonisan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate

Helmi Alhadar. (istimewa)

Ternate, malutpost.id – Belum selesai menuntaskan Program 100 Hari Kerja sejak menjabat, kini berhembus kabar tentang ketidakharmonisan hubungan Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman dan Wakil Wali Kota Jasri Usman. Beberapa kebijakan yang diambil Wali Kota justru ditentang wakilnya.

Isu terbaru, kebijakan Wali Kota M Tauhid Soleman yang memberhentikan 80 orang Satgas Pasar. Kebijakan itu disesali Jasri Usman.

Dr. Helmi Alhadar, pengamat politik Maluku Utara, menyatakan, gesekan di antara pucuk pimpinan sebenarnya hal yang biasa terjadi dalam batas batas tertentu. “Tapi akan menjadi masalah kalau gesekan politik tidak terselesaikan dan berdampak pada bawahannya dan masyarakat,” tukas doktor ilmu komunikasi politik itu.

Dia melihat ketidakharmonisan hubungan Wali Kota dan Wawali Ternate bisa berkepanjangan dan akan sangat berdampak pada pelayanan masyarakat. “Hal ini perlu disikapi secara bijak oleh kedua pihak dengan komunikasi yang berdampak baik untuk roda pemerintahan,” tambahnya.

Baca:  Negosiasi Lahan Makassar Timur Buntu, Pemkot Ajukan Konsinyasi ke PN

Menurut Helmi, kebijakan Tauhid memberhentikan 80 onggota satgas pasar itu dapat difahami dengan alasannya yang masuk akal. “Mengingat kondisi keuangan daerah yang lagi payah. Tapi di pihak lain, Jasri juga benar dengan mempertimbangkan kepentingan hidup para satgas yang tentunya sangat membutuhkan pekerjaan untuk menafkahi keluarga mereka di masa pendemi Covid-19 ini,” tambahnya.

Jadi untuk kebaikan pasangan yang berakronim TULUS ini, lanjut Helmi, sebaiknya mereka berdua bersatu padu kembali dengan mau sedikit mengabaikan kepentingan dan ego mereka serta kelompoknya. Seharusnya, kedua pihak mengdepankan kepentingan rakyat, mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang sudah sangat terpuruk akibat Covid-19.

Dia menyebutkan, konflik kedua pimpinan daerah itu akan menimbulkan sikap tidak simpati masyarakat. “Memang tidak mudah karena ada kepentingan kelompok lain yang berperan dalam suksesi Pilwako 2020 lalu. “Tapi tidak ada pilihan lain kecuali pasangan ini harus mau berkorban untuk kepentingan masyarakat. Kondisi kita saat ini tidak normal akibat Covid-19,” ujar dosen ilmu komunikasi UMMU itu.

Baca:  Pemkot Ternate Didesak Siapkan Tempat Isolasi Pasien

Sebagai Wali Kota, kata Helmi, Tauhid harus meningkatkan kinerja sekaligus memperbaiki gaya komunikasinya yang selama ini terkesan kering dan tawar. Begitu pun dengan Jasri yang lebih lincah dan tulus sehingga ada gebrakan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Jika konflik ini tidak terselesaikan maka dapat dipastikan merugikan keduanya termasuk masyarakat apalagi konflik ini lebih terkesan karena kepentingan-kepentingan mereka dan bukan pada kepentingan rakyat,” tambahnya.

Dari perspektif ilmu komunikasi politik, Helmi melihat pasangan ini rentan konflik. Perbedagaan latar belakang sosial dan gaya komunikasi yang berbeda. Gaya komunikasi Tauhid, katanya, cenderung gaya komunikasi linear atau mekanistis (objektif), sementara gaya komunikasi wakilnya lebih menekankan komunikasi subjektif.

Baca:  Bongkahan Batu 'Raksasa' Tutupi Jalan Raya di Pulau Hiri

“Konsep diri mereka begitu berbeda secara ekstrim. Belum lagi ada persaingan perebutan pengaruh di bawahan dan masyarakat untuk kepentingan 2024 mendatang,” tandas Helmi.

Helmi yang juga Direktur Lembaga Strategi Komunikasi dan Politik itu menambahkan, memang tidak mudah untuk menyatukan kembali kedua tokoh ini kalau melihat tingkat konflik dan pernyataan-pernyataan terbuka yang terkuak di publik. Tapi kalau mau tulus untuk menyelesaikan pasti bisa dengan rela berkorban untuk kepentingan masyarakat ketimbang prribadi dan kelompok.(mg-07)

 

_

Laporan: Faisal Sidik
Editor: Ismit Alkatiri

Kolom Komentar
CATEGORIES
TAGS
×

Powered by WhatsApp Chat

×
%d bloggers like this:
Enable Notifications    OK No thanks