Diberhentikan Wali Kota Ternate, 80 Satgas Pasar Mengadu ke DPRD

Hearing petugas pasar dengan anggota Dekot Ternate, Senin (26/7/2021). (istimewa)

Ternate, malutpost.id — Sekitar 80 Satgas Pasar Kota Ternate mengadu ke DPRD Kota Ternate, Senin (26/7/2021). Perwakilan satgas ini diterima Ketua Komisi I Mothar Bian, Katua Komisi II Mubin A Wahid, Anggota Komisi II Sudarno Taher dan Jaiman Kolengsusu.

Di depan wakil rakyat itu, Ketua Tim Satgas Pasar, Malik Yamco mengatakan, mereka diangkat sebagai Satuan Tugas Pelayanan Pasar pada Disperindag Kota Ternate berdasarkan SK Wali Kota Ternate Nomor: 2/II.23/KT/2021 yang ditandatangani Wali Kota Burhan Amburahman. Masa kerja dalam SK tersebut berlaku dari Januari sampai Desember 2021.

Namun, di tengah perjalanan tugas, Malik mengatakan bahwa dia dan teman-temannya diberhentikan dengan hormat melalui SK Wali Kota Ternate Nomor: 79.A/II.23/KT/2021 yang ditandatangani M. Tauhid Soleman tertanggal 30 Juni 2021.

Menurutnya, dia dan teman-temannya menemui anggota DPRD Kota Ternate untuk menyampaikan tuntutan agar honorium mereka tetap dibayarkan sampai Desember 2021, sesuai dengan SK Wali Kota Ternate sebelumnya. Dikatakan, mereka kini hilang pekerjaan dan sangat mempengaruhi kebutuhan keluarga.

“Honor kami mungkin bagi kebanyakan orang tidak seberapa. Hanya sekitar 1 jura 2 ratus ribu rupiah. Tapi bagi kami nilai itu sangat berarti untuk menunjuang kehidupan keluaraga. Apalagi di tengah kondisi pandemi Covid-19,” tandasnya.

Dia mengatakan, alasan Pemkot memberhantikan mereka karena keterbatasan anggaran. “Namun, setahu kami anggaran untuk satgas pasar itu sudah ada. Jadi kami menuntut agar honor kami diberikan sampai Desember,” tambahnya.

Dia mengurai tugas 80 orang Satgas Pasar itu antara lain menjaga dan menertib pasar dari pagi sampai malam hari. Tugas mereka terbagi di semua pasar yang ada di Kota Ternate dan Pulau Moti. Usai pertemuan dengan Satgas Pasar, Anggota Komisi II DPRD Kota Ternate Jamian Kolengsusu kepada malutpost.id menyebutkan, pihaknya sudah sempat menyampaikan solusi kepada Wali Kota sebelumnya agar Satgas ini dikembalikan ke Satpol PP.

“Karena secara tupoksi kerja, sama-sama menangani keamana. Hanya saja belum sempat direalisasi, sudah ada pergantian kepala daerah,” jelasnya.

Terhadap tuntutan Satgas soal honorium sesuai masa SK pengangkatan, Jamian mengaku akan ditiyang sampaikan akan ditindaklanjuti dengan memanggil Sekretaris Daerah dan instansi terkait untuk menyampaikan semua tuntutan tersebut.

”Salah satunya bisa memberikan hak-hak mereka sesuai dengan SK sebelumnya. “Prinsipnya DPRD hanya bisa menampung aspirasi dan menyampaikan ke pemerintah. Selebihnya semua keputusan ada di tangan pemerintah,” tutupnya. (mg-05)

 

_

Laporan: Irham Hi. A. Rahman
Editor: Ismit Alkatiri

Kolom Komentar
CATEGORIES
TAGS
×

Powered by WhatsApp Chat

×
%d bloggers like this:
Enable Notifications    OK No thanks