Akademisi Duga Ada Intervensi

Ilustrasi lelang proyek. (istimewa)

Ternate, malutpost.id — Rekomendasi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara agar PT. Pancona Katarabumi sebagai pemenang tender proyek pembangunan jalan dan jembatan dari Wayatim hingga Wayauwa di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) yang diduga bermasalah supaya dibatalkan nampaknya tidak “sakti”.

Pasalnya, dalam proses lelang yang kembali digelar Pokja II ULP Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPJB) Sekretariat Daerah Provinsi, PT. Pancona Katarabumi diduga kembali ikut serta.

Menyoroti ini, Hendra Kasim selaku dosen Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) saat dimintai tanggapan, Kamis (22/7), mengatakan, Pokja II di ULP harus lebih berhati-hati dalam melakukan lelang paket proyek tersebut.

Apalagi kalau PT. Pancona Katarabumi sebagai salah satu perusahaan yang sebelumnya pemenang tender namun diduga bermasalah dan direkomendasikan Kejati supaya dibatalkan karena dinyatakan tidak memenuhi syarat, ikut lagi dalam lelang kali ini. “Menurut kami, ini harus jadi pertimbangan agar tidak terjadi apa-apa dikemudian hari. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati,”ungkapnya.

Menurutnya, dugaan keikutsertaan PT. Pancona Katarabumi dalam proses lelang yang kembali dilakukan Pokja II ULP Malut mengindikasikan adanya intervensi dari oknum pejabat teras di Pemprov. “Perilaku demikian sudah harus ditinggalkan. Ini cara nepotisme yang tidak boleh lagi terjadi karena hanya merusak sistem pemerintahan. Praktek seperti ini akan mendorong adanya korupsi politik,”jelasnya.

Ia menjelaskan, jika tahapan pemberkasan hingga pengumanan nanti PT. Pancona Katarabumi yang diduga bermasalah masuk dalam daftar pelelangan, maka rekomendasi Kejati dan kebijakan Pemprov patut dipertanyakan.  “Harusnya perusahaan yang diduga bermasalah dimasukan dalam daftar blacklist agar berkasnya tidak lagi diikutkan dalam proses lelang,”tandasnya.

Baca:  Cari Modal Sewa PSK, Pria Residivis di Ternate Maling HP

Dari informasi yang diterima, untuk mengelabui publik, PT. Pancona Katarabumi diduga menggunakan nama PT. Hapsari Nusantara Gemilang dalam proses lelang kali ini. Namun hal ini lantas dibantah oleh M. Ghifari Bopeng, pihak dari PT. Hapsari Nusantara Gemilang. Dijelaskan M. Ghifari, pihaknya tidak ada hubungan dengan PT. Pancona Katarabumi. “Jadi proses lelang proyek Wayatim-Wayaua ini diikuti secara normal. Saya tidak punya hak dalam proses lelang ini, karena ada tayang ya kita ikuti saja,”ungkapnya.

Lanjut M. Ghifari, kalaupun secara teknis maupun kualifikasi memenuhi syarat dan dimenangkan, maka itu benar-benar perusahaan pemenang yang mengikuti aturan. Sebab kata dia, lelang kali ini dilakukan secara terbuka bagi emua orang, makanya semua perusahaan punya hak yang sama.

“Saya tidak ada komunikasi dengan pihak Pancona dan tidak pernah tahu itu karena saya lihat dokumen dan syarat lelang yang ditawarkan, ada di perusahaan Hapsari makanya ikut. Saya bahkan tidak pernah komunikasi dengan siapapun yang punya paket ini,”jelasnya.

Terpisah, Ketua Pokja I BPBJ Malut, Hasan Tarate ketika dikonfirmasi menyatakan, rekomendasi Kejati Malut memang membatalkan PT. Pancona Katarabumi sebagai pemenang tender sebelumnya. Namun, pihaknya tidak mengetahui jelas, alasan kalau PT. Pancona Katarabumi dilarang untuk ikut kembali dalam proses lelang kali ini.

Meski begitu, ia berjanji untuk mengevaluasi sejumlah persyataran perusahaan yang ikut lelang. Jika dalam evaluasi ditemukan ada yang tidak memenuhi syarat maka akan dijadikan pertimbangan. “Akan ada pertimbangkan jika hal-hal yang bersifat pelanggaran atau tidak memenuhi syarat. Semua akan dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku,”tandasnya.

Baca:  Kapolres Ternate Bekali dan Serahkan Personil Tracer Covid-19 ke Puskesmas  se-Kota Ternate

Terpisah, Direktur PT. Pancona Katarabumi, Idris Husen alias Isto sempat menghubungi wartawan Malut Post. Saat menghungi wartawan, Idris langsung melontarkan kata-kata bernada ancaman. Itu karena pemberitaan Malut Post dengan judul, ‘Dianggap Bermasalah, Pancona Katarabumi Ikut Tender Lagi’ terbitan Kamis kemarin, dianggap sebagai bentuk penzaliman terhadap dirinya.

Kita kase tahu pa ngana e (wartawan, red), silahkan ngana tulis berita tapi jangan zalimi orang dengan pemberitaan. Kita hargai itu ngoni (wartawan, red) pe privasi, tapi paling tarada berita itu berimbang, terutama topik (judul berita) itu (Saya beri tahu ke kamu, sislahkan tulis berita tapi jangan saya dengan pemberitaan, saya hargai privasi kalian tapi setidaknya berita itu berimbang teriitam judulnya),”cerca Idris via handphone.

Menanggapi sikap arogan Idris, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Dr. Helmi Alhadaar ketika dimintai tanggapan secara terpisah mengatakan, Idris merupakan salah satu dari sekian banyak orang yang tidak mengerti dengan profesi wartawan media.

Dia menjelaskan, profesi wartawan punya kapasitas menginformasikan isu yang menjadi perhatian publik. “Itu tugasnya wartawan sepenjang informasi itu tidak menimbulkan kekacauan dan stabilitas negara atau daerah. Pokoknya, informasi yang tidak membahayakan negara itu hak dan tugas wartawan,”paparnya.

Baca:  KASN Minta Risval Dikembalikan ke Jabatan Semula, Ini Tanggapan Wali Kota Ternate

Karena itu, ia sangat menyayangkan sikap yang ditunjukkan Idris selaku Direktur PT. Pancona Katarabumi. “Ada kesan seolah-olah wartawan ini mencari masalah, padahal secara filosofis, tugasnya wartawan yaitu mencari berita.
Saya mantan wartawan jadi pernah alami hal yang demikian, makanya saya anggap dia (Direktur, red) tidak paham pekerjaan wartawan secara lengkap. Kalau merasa berita itu tidak profesional atau merugikan, ada jalur hak jawab. Tapi kalau dikatakan wartawan mendzolimi itu harus dijelaskan, bentuknya pendzaliman seperti apa dan bagaimana,”kata Helmi dengan nada tanya.

Baginya, setiap masalah yang diangkat wartawan punya nilai berita. Apalagi isu yang menjadi perhatian publik. “Otomatis wartawan mengejar berita genit. Artinya punya nilai berita, Perlu saya sampaikan kalau Pers itu bekerja berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999. Prinsipnya kebebasan Pers itu dijamin sesuai dengan hukum yang ada,”pungkasnya.

Perlu diketahui, dalam proses lelang sebelumnya, PT. Pancona Katarabumi sebagai pemenang tender diduga menggunakan sub kontrak perusahaan PT. Guna Karya Nusantara yang sudah diblacklist dari portal pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Provinsi Riau. Selain itu, PT. Pancona Katarabumi juga tidak memiliki pengalaman pekerjaaan senilai Rp35.000.000.000.00, sebagaimana besaran anggaran proyek pembangunan jalan yang menghubungkan Desa Wayatim hingga Wayauwa, Kabupaten Halmahera Selatan.(tr-07/aji)

 

_

Laporan: Aksal Muin

Editor: Fitrah A. Kadir

Kolom Komentar
CATEGORIES
TAGS
×

Powered by WhatsApp Chat

×
%d bloggers like this:
Enable Notifications    OK No thanks