Soal Kurikulum Bahasa Mandarin, Ini Tanggapan Akademisi Unkhair Ternate

Ilustrasi. (istimewa)

Ternate, malutpost.id — Akademisi Universitas Khairun Ternate, Ridwan, ikut angkat bicara soal gagasan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) Kabupaten Halmahera Selatan yang berencana memasukan bahasa Cina atau Mandarin dalam kurikulum pendidikan sekolah.

Menurut Ridwan kebijakan tersebut bertentangan dengan amanat UUD 1945, UU No 24 Tahun 2009, PP 57 Tahun 2014, dan Perpres Nomor 63 Tahun 2019. Dia bilang, belum saatnya bahasa Cina dimasukkan pada kurikulum saat ini. Alangkah baiknya bahasa daerah dijadikan muatan lokal yang harus dimasukkan dalam kurikulum.

“Bicara tentang bahasa daerah, sudah jelas dalam UUD 1945, Pasal 32, bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Kesiapan pekerja lokal tidak musti bahasa Cina dimasukkan dalam kurikulum. Seharusnya pekerja asing yang bekerja di Indoensia yang harus belajar bahasa Indonesia. Jadi saya kira Kadikbud Halsel harus memikirkan ulang usulannya,”jelas Ridwan kepada malutpost.id, Rabu (14/7/2021).

Ketua Prodi Bahasa Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Unkhair itu juga berujar, kebijakan Kadikbud tidak berdasar. Karena, kata dia, apabila belajar mengikuti kurikulum dapat menjamin para siswa bisa berbahasa Cina.

“Kalau pekerja lokal diminta bisa mengerti bahasa Cina, bisa mengikuti jalur kursus, pelatihan dari lembaga-lembaga dan komunitas. Karena itu lebih baik dari pada memasukkan dalam kurikulum,”tandasnya.

Terpisah, Dosen FKIP Unkhair, Dr Samsu Somadayo mengatakan, Kadikbud Halsel keliru dalam pengambilan kebijakan. Semestinya, sebelum mengambil kebijakan, pemerintah daerah harus menelaah terlebih dahulu. Karena Halsel itu mencakup multi bahasa daerah, dan pemerintah juga harus berfikir manfaat bahasa asing tersebut.

“Sesuai aturan negara, Bahasa Indonesia itu harus digunakan sebagai komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah maupun swasta. Yang mencakup perusahan asing yang beroperasi di Indonesia. Jadi mestinya balik, pekerja asing harus menyesuaikan dengan kehidupan kita, yakni mereka harus belajar bahasa kita. Dengan cara menyiapkan kursus bahasa Indonesia untuk pekerja asing,”ujarnya.

Dia juga mengatakan, seharusnya pemda menetapkan muatan lokal yang dikembangkan dalam kurikulum ialah pendidikan lingkungan hidup untuk menanamkan rasa cinta anak bangsa pada lingkungan dan menjaga keseimbangan alam, lebih memperkuat pendidikan teknologi informasi, agar para siswa menguasai berbagai informasi melalui pasar global, dan bahasa daerah untuk mempertahankan nilai budaya lokal.
“Pemda harus memikirkan hal yang lebih serius ketimbang harus memasukan bahasa Cina dalam kurikulum, “pungkasnya. (mg-05)

 

_

Peliput : Irham Hi. A. Rahman

Editor   : Ikram Salim

Kolom Komentar
CATEGORIES
TAGS
×

Powered by WhatsApp Chat

×
%d bloggers like this:
Enable Notifications    OK No thanks